Kondisi Indonesia pada Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)

Kenji

Pendahuluan

Pada tahun 1959 hingga 1965, Indonesia mengalami masa yang dikenal sebagai Demokrasi Terpimpin. Periode ini ditandai oleh kebijakan politik yang dijalankan oleh Presiden Soekarno, yang menekankan pada nasionalisme, demokrasi, dan sosialisme. Di bawah kepemimpinan Soekarno, Indonesia mengalami perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan nasional, termasuk politik, ekonomi, dan hubungan internasional.

Latar Belakang

Pada awal 1950-an, Indonesia baru saja meraih kemerdekaannya setelah berjuang melawan penjajah Belanda. Namun, negara ini masih menghadapi berbagai tantangan dalam membangun negara yang stabil dan mandiri. Pada tahun 1957, Soekarno mengusulkan konsep Demokrasi Terpimpin, yang bertujuan untuk menggabungkan prinsip-prinsip demokrasi dengan kepemimpinan yang kuat. Ide ini dianggap sebagai alternatif bagi sistem parlementer yang diadopsi oleh negara-negara Barat.

Pelaksanaan Demokrasi Terpimpin

Pada masa Demokrasi Terpimpin, Soekarno memiliki peran yang sangat dominan dalam pemerintahan. Ia mengambil kendali atas kebijakan politik, ekonomi, dan sosial. Soekarno juga menggabungkan prinsip-prinsip demokrasi dengan kebijakan nasionalis dan sosialis. Salah satu aspek penting dari Demokrasi Terpimpin adalah “Guided Democracy Council” yang dibentuk oleh Soekarno untuk membantu dalam pengambilan keputusan politik.

Di bawah pemerintahan Soekarno, terdapat beberapa kebijakan politik yang diimplementasikan untuk mencapai tujuan Demokrasi Terpimpin. Salah satu kebijakan tersebut adalah “Mandat Rakyat” yang memberikan kekuasaan yang lebih besar kepada presiden dalam mengambil keputusan politik. Soekarno juga menghidupkan kembali Partai Nasional Indonesia (PNI) dan menggabungkannya dengan partai-partai lain untuk membentuk Partai Nasional Indonesia Baru (PNI Baru).

Bagikan:

Tags